SIM ditahan gara-gara PKB telat 2 tahun, gugat polisi. Sehat?

Pagi masbro..

Masih ramai nih, kasus tentang seorang bapak di Demak, Jawa Tengah yang menggugat pihak kepolisian setempat. Walah, kok sampai ada acara gugat menggugat nih? Disingkat saja, intinya bapak ini nggak terima ditilang serta SIM C beliau ditahan sebagai barang bukti karena belum melunasi PKB alias pajak kendaraan bermotor miliknya. Itu lho, pajak tahunan, yang wajib kita bayarkan ke Samsat setempat.

Nah, update terakhir kasus ini, saia memantau dari media massa, proses gugatan pada kepolisian setempat, dalam hal ini Satlantas Polres Demak, sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Demak. Dan hasilnya?

DITOLAK. Yups, hakim memutuskan, gugatan pak Bambang ini ditolak karena pihak pengadilan menilai, upaya sita dokumen yang dilakukan pihak Satlantas Polres Demak sudah sah dan tepat menurut hukum. Penilangan yang dilakukan sudah sesuai Pasal 288 Ayat 1 UU nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas. Ditambah dengan pasal 70 UU nomor 2/2009 tentang pajak kendaraan bermotor. Polisi bisa menahan salah satu dari SIM, STNK, kendaraan atau administrasi lainnya yang berkaitan dengan kendaraan pengendara. Jelas banget ya sebenarnya

Pihak penggugat sendiri punya pemahaman, terkait pajak PKB, ya berurusan dengan pemerintahan, bukan kepolisian. Padahal, yang dipermasalahkan, adalah legalitas alias tidak sahnya STNK karena belum bayar pajak.

Kalau dari pemahaman saia, dari berbagai informasi termasuk sumber langsung dari Dispenda dan Samsat Malang Kota, bahwasanya, kendaraan yang belum dibayar pajak tahunannya alias PKB, dianggap STNK-nya tidak sah. Lha kok bisa? Iya, karena, saat pembayaran PKB tahunan, selain pemilik kendaraan mendapatkan lembar bukti pembayaran pajak, juga STNK kendaraan yang bersangkutan akan mendapatkan pengesahan berupa stempel di bagian kanan bawah.

Tuh, yang saia lingkari. Makanya, ada 4 kolom disiapkan untuk 4x alias 4 tahun. Tahun kelima, saatnya bayar pajak sekaligus ganti STNK. Ganti baru deh STNK-nya.

Kalau nggak ada stempel pengesahan tersebut, maka STNK dianggap tidak sah. Makanya, kena tilang. Lha surat-surat kendaraan tidak sah, salah satunya gara-gara tidak bayar pajak. Memang, soal bayar pajak nggak berhubungan dengan kepolisian, tapi dengan pemerintah daerah melalui Dispenda dan Samsat. Kepolisian berurusan dengan legalitas surat menyurat kendaraan saja. Nah, dari sini, paham kan?

Jadi, kalau ditilang karena menunggak alias belum bayar pajak kendaraan ya memang resiko. Karena kewajiban warga negara dan pengguna fasilitas umum termasuk jalan raya untuk membayar pajak. Silakan cek surat-surat kendaraan masbro dan mbaksis ya, jangan sampai telat bayar PKB dan perpanjangan/cetak STNK. Oh iya, ada yang penting nih. Setelah bayar PKB tahunan, cek juga kolom stempel, jangan sampai lupa dan teledor, sudah bayar tapi stempel kosong. Klaim dan ingatkan pada petugas Samsat tentang stempel tersebut karena berpotensi masalah tilang di jalan.

Semoga berguna

Advertisements

5 comments on “SIM ditahan gara-gara PKB telat 2 tahun, gugat polisi. Sehat?

  1. saya pikir bapak penggugat terlalu menelan mentah2 BC tentang pajak PKB yang urusan Polisi,. bener sih pajaknya bukan urusan polisi,. tapi sahnya itu yang jadi masalah buat polisi,.

    Like

  2. Pingback: Ketika nopol dan STNK nggak akur | sekedar coretan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s