Polemik dunia pendidikan, UU No 23/2014

Siang masbro. Sebelumnya, selamat dulu buat adek-adek SMU/SMK yang baru lulus kemarin lusa dan selamat ujian buat adek-adek SMP. Lah, kok ujug-ujug ngobrolin dunia pendidikan nih? Gara-gara, beberapa kawan kerja yang pada cerita soal kegundahan mereka akan kelangsungan pendidikan anak-anaknya, terutama yang akan masuk sekolah baru di tahun pelajaran 2016/2017 ini. Ya, pangkal dari kegelisahan para wali murid ini adalah, sejak diterapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Soal isi pasalnya sih, banyak, tapi kita kerucutkan saja soal pengelolaan sekolah menengah atas oleh Pemerintah Provinsi. Sekolah menengah atas, maksudnya adalah SMA/SMU serta SMK Negeri.

uu 23 2015 pendidikanLho, lha sebelumnya, yang mengelola siapa? Untuk SMAN/SMUN/SMKN, pengelolaan sebelumnya adalah Pemerintah Daerah Tingkat II, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, tempat sekolah itu berada. Misal, SMKN 1 Kota Malang, pengelola ya Pemerintah Kota Malang. Begitu.

Nah, dengan adanya UU 23/2014 ini, per tahun depan yaitu 2017, seluruh pengelolaan SMUN/SMKN di provinsi Jawa Timur, akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Pendidikan. Pengelolaan ini, secara keseluruhan, mulai dari sistem penyelenggaraan/operasional sekolah, aset gedung hingga aset lain sekolah, dan juga termasuk tenaga pengajar dan operasional sekolah. Semua akan ikut Pemprov.

Pendidikan13Nah, terus yang bikin gelisah? Santer beredar, karena sudah dijadikan satu pengelolaan yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sistem penerimaan siswa baru, kemungkinan juga menjadi luas. Maksudnya, tidak seperti sekarang. Setiap SMUN/SMKN di kota tertentu, akan memprioritaskan siswa baru dari wilayahnya. Contoh saja. Penerimaan siswa baru di SMKN 1 Kota Malang, pagu/jatah untuk pendaftar dari kota Malang, pasti akan jauh lebih besar dari pendaftar asal luar kota Malang. Malah, yang sempat saia dengar tahun lalu, kuota untuk siswa pendaftar dari luar kota, hanya maksimal 10% saja. Prioritas adalah pendaftara dari kota Malang.

Pendidikan1

Kalau diberlakukan luas, sangat bisa jadi, sistem kuota seperti ini akan diubah total oleh Pemprov Jatim. Karena peminat banyak, siswa pendaftar dari berbagai kota dan kabupaten se-Jawa Timur akan bersaing ketat. Akhirnya? Tingkat persaingan sangat tinggi, karena hanya siswa pendaftar dengan nilai tertinggi yang bisa masuk ke SMUN/SMKN favorit. Pusing deh, ujar wali murid. Ujungnya, anak harus punya modal nilai bagus, bila ingin diterima di sekolah favorit. Nggak main-main, saingannya siswa dari kota/kabupaten lain se-Jatim.

Tapi, informasi terakhir yang saia peroleh dari Dinas Pendidikan Kota Malang, untuk penerimaan siswa baru SMUN/SMKN kota Malang tahun ini, masih akan memakai sistem lama. Entah, kalo sudah resmi diberlakukan tahun 2017 mendatang. Jadi, para pelajar SMP dan yang sederajat, kudu lebih giat ya, supaya nilai juos gandos, gak kalah bersaing dengan siswa daerah lain. Stop khawatir, percaya dengan kemampuan anak masing-masing.

Semoga berguna

Advertisements

12 comments on “Polemik dunia pendidikan, UU No 23/2014

  1. waduh…bagus dong ya, biar makin tinggi tingkat SDM siswa. Seleksi alam, yang bagus ke sekolah bagus, yang biasa ke sekolah menengah dan yang ehem ke sekolah ehem… cuma yang selalu dikuatirkan adalah oknum di pemprov yang akan “bermain” mengeruk keuntungan pribadi dari keinginan wali murid tajir dengan kemampuan anaknya yg pas-pasan namun ingin sekolah di tempat favorit.

    #ngomongapasihpagipagi

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s